Perbedaan dan Persamaan antara Legalitas dan Legitimasi: Perspektif Sosiologis dan Filosofis
Oleh: Tim HRD Forum
Pendahuluan
Legalitas vs Legitimasi | Dalam kehidupan sosial, politik, dan organisasi modern, dua konsep penting kerap digunakan untuk menilai keberadaan dan kekuasaan suatu entitas: legalitas dan legitimasi. Meski terdengar serupa, keduanya memiliki makna, peran, dan implikasi yang berbeda secara fundamental. Bagi para profesional—khususnya di bidang hukum, manajemen, sumber daya manusia, pemerintahan, dan kepemimpinan—memahami perbedaan dan persamaan antara legalitas dan legitimasi bukan hanya penting, tetapi esensial untuk pengambilan keputusan yang etis, berkelanjutan, dan diterima secara sosial.
Definisi: Legalitas vs Legitimasi
Legalitas (Legality)
Legalitas merujuk pada kesesuaian suatu tindakan, kebijakan, struktur, atau entitas dengan hukum formal yang berlaku. Dengan kata lain, sesuatu yang legal adalah sesuatu yang diakui secara resmi oleh sistem hukum. Legalitas memiliki fondasi normatif yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi melalui dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lembaga hukum yang sah.
Contoh: Sebuah perusahaan yang memperoleh izin operasional dari pemerintah, membayar pajak, dan mematuhi UU Ketenagakerjaan memiliki status legal di mata hukum negara.
Legitimasi (Legitimacy)
Sebaliknya, legitimasi berkaitan dengan penerimaan sosial, moral, dan etis terhadap otoritas atau keberadaan suatu entitas atau kebijakan. Sesuatu yang legitimate belum tentu legal, tetapi dapat diterima, dihormati, dan diikuti oleh masyarakat karena dinilai adil, relevan, atau sesuai dengan nilai-nilai kolektif.
Contoh: Seorang tokoh masyarakat yang dihormati dan menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik di komunitasnya memiliki legitimasi, meski ia tidak memiliki kewenangan legal formal.
Perbedaan Mendasar antara Legalitas dan Legitimasi
| Aspek | Legalitas | Legitimasi |
|---|---|---|
| Basis | Hukum formal dan peraturan tertulis | Norma sosial, nilai etika, dan penerimaan publik |
| Sumber Kekuatan | Institusi hukum, negara, perundang-undangan | Persepsi publik, moralitas, kepercayaan |
| Bersifat | Objektif, formal, administratif | Subjektif, kultural, moral |
| Bukti | Sertifikat, izin, dokumen hukum | Respek, dukungan sosial, reputasi |
| Stabilitas | Bersifat teknis dan bisa diberlakukan paksa | Bersifat dinamis dan bergantung pada persepsi |
| Contoh | Izin usaha, kontrak kerja, undang-undang | Kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin |
Persamaan antara Legalitas dan Legitimasi
Meskipun berbeda secara ontologis dan epistemologis, legalitas dan legitimasi saling berinteraksi dan sering kali saling memperkuat. Berikut beberapa persamaan penting:
-
Keduanya merupakan dasar otoritas: Baik legalitas maupun legitimasi digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan atau tindakan tertentu.
-
Berfungsi menjaga keteraturan sosial: Keduanya membantu menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat atau organisasi.
-
Dapat berdampak pada keberlangsungan institusi: Entitas yang legal tetapi tidak legitimate berisiko ditolak secara sosial. Sebaliknya, entitas yang legitimate namun tidak legal dapat dianggap “ilegal” dan rentan dipersoalkan hukum.
Implikasi Legalitas dan Legitimasi dalam Konteks Profesional
Dalam Dunia Bisnis dan Organisasi
-
Sebuah perusahaan bisa legal secara hukum, tetapi jika ia menerapkan praktik ketenagakerjaan yang eksploitatif, ia kehilangan legitimasi di mata publik dan stakeholder.
-
Praktik greenwashing misalnya, bisa jadi legal, tetapi tidak legitimate di mata konsumen sadar lingkungan.
Dalam Kepemimpinan dan Manajemen
-
Seorang manajer yang dipilih secara formal dan sesuai prosedur (legal), belum tentu legitimate di mata timnya bila tak memiliki integritas atau empati.
-
Sebaliknya, pemimpin informal di dalam tim yang dihormati karena kredibilitasnya bisa memiliki legitimasi tinggi meski tanpa otoritas struktural.
Dalam Pemerintahan dan Politik
- Gerakan sosial bisa mendapat legitimasi publik luas, meskipun secara legal mereka tidak diakui suatu negara.
Refleksi Filosofis: Manakah yang Lebih Penting?
Pertanyaan “mana yang lebih penting antara legalitas dan legitimasi?” telah menjadi perdebatan panjang dalam ranah filsafat politik dan sosiologi hukum. John Locke dan Rousseau, misalnya, menekankan bahwa kekuasaan tanpa legitimasi rakyat adalah tirani, meskipun legal. Max Weber, seorang sosiolog terkemuka, mengklasifikasikan tiga tipe legitimasi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional—yang semuanya berperan dalam mendukung otoritas yang sah.
Dalam praktik kontemporer, keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Legalitas memberi kepastian dan struktur, sementara legitimasi memberi makna dan penerimaan. Idealnya, setiap tindakan, kebijakan, atau kekuasaan harus memiliki keduanya agar berkelanjutan, adil, dan diterima.
Catatan
Dalam dunia profesional, memahami perbedaan dan hubungan antara legalitas dan legitimasi adalah kunci untuk membangun organisasi dan masyarakat yang berkelanjutan. Legalitas menjamin kepatuhan terhadap aturan, sementara legitimasi menjamin penerimaan dan keberlanjutan sosial. Keberhasilan jangka panjang hanya dapat diraih apabila keduanya berjalan beriringan.
Sebagai praktisi, pemimpin, pembuat kebijakan, maupun pengelola organisasi, mari kita tidak hanya mengejar legalitas prosedural, tetapi juga membangun legitimasi moral dan sosial. Karena di balik setiap tindakan yang benar di mata hukum, haruslah berdiri nilai-nilai yang benar di mata manusia.
